1. Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba 
  2. Peratuan Menteri  ATR/Kepala BPN No. 9 ahun 2019, tentang Pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara Elektronik 
  3. Permen Hukum dan HAM N0. 14 tahun 2019  tentang Pengesahan Koperasi (melalui AHU)
  4. Peraturan ATR/BPN No. 2 tahun 2018 tentang Pembinaan dan  Pengawan PPAT (Lampiran I)
  5. Permen Perdagangan No. 76 tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
  6. Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2018  tentang Izin Lokasi. 
  7. Lampiran Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2018  tentang Izin Lokasi
  8. Permen No. 10/Per/M.KUKM/VI/2016, tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  9. Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2017  tentang Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah dalam Rangka Pengampunan Pajak. 
  10. Permen ATR/BPN No. 22 Tahun 2017    tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan HT utk menjamin pelunasan kredit tertentu.
  11. Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2016
  12. Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2016 
  13. Permen Hukum dan HAM N0. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik. 
  14. Permen Hukum dan HAM N0. 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara permohonan Perbaikan Data Badan Hukum PT, Yayasan dan Perkumpulan.
  15. Permen Hukum dan HAM N0. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengajuan permohonan Penggabungan dan pemberitahuan berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan.
  16. Permen Keuangan N0. 261/PMIZ.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan dan Pengecualiaan Pengenaan Pajak atas PPh dari Pengalihan Hak atas tanah dan/atau bangunan dan Perjanjian PJB  atas tanah dan/atau bangunan  dan perubahannya. 
  17. Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Wakaf, Kementerian Agama, 2012
  18. Permen Keuangan RI, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/Pj/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/Pj/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak