DR. MJ WIDIJATMOKO, SH, Sp. N  :

  1. UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  2. UU No. 4 tahun 1996 tentang  HT atas Tanah besera Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
  3. UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  4. UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
  5. UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
  6. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  7. PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT
  8. PP No. 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  9. PP No. 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 37 tahun 1998  tentang Peraturan Jabatan PPAT
  10. PP No. 61 tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris
  11. PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  12. Perkaban No. 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 tahun 1998  tentang Peraturan Jabatan PPAT
  13. Perkaban No. 23 tahun 2009 tentang Perubahaan Perkaban No. 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 tahun 1998  tentang Peraturan Jabatan PPAT
  14. Permen Hukum dan HAM No. 5 tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan
  15. Permen Hukum dan HAM No. 6 tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
  16. Permen Hukum dan HAM No. 8 tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatangan Sertipikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik 
  17. Permen Hukum dan HAM No. 9 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik 
  18. Permen Hukum dan HAM No. 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
  19. Permen Hukum dan HAM No. 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris 
  20. Permen Hukum dan HAM No. 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komandioter, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata
  21. Permen Hukum dan HAM No. 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen Hukum dan HAM No. 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajian Permohponan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
  22. Permen Hukum dan HAM No. 11 tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Salinan SK  dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum PT, Yayasan dan Perkumpulan
  23. Permen Hukum dan HAM No. 13 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen Hukum dan HAM No. 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohopnan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AD serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan AD dan Perubahan Data Yayasan
  24. Permen Hukum dan HAM No. 14 tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi
  25. Permen Hukum dan HAM No. M.03.HT.03.10 tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
  26. Permen ATR/Kep. BPN No. 20 tahun 2018 tentang Tatacara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT
  27. Permen ATR/Kep. BPN No. 3 tahun 1997 tentang PP No, 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  28. Permen ATR/Kep. BPN No. 1 tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Camat sebagai PPAT
  29. Permen ATR/Kep. BPN No. 2 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT
  30. Permen ATR/Kep. BPN No. 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ATR/Kep. BPN No. 3 tahun 1997 tentang PP No, 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  31. Permen ATR/Kep. BPN No. 9 tahun 2019 tentang Pelayanan HT Terintergrasi Secara Elektronik
  32. Lampiran Permen ATR/Kep. BPN No. 2 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT
  33. Kepmen ATR/Kep. BPN No. 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik IPPAT
  34. Kep.BPN No. 354/KEP-100.17.3/VIII/2004 tentang Kewenangan Pengesahan Kecocokan Fotocopy Dengan salinannya untuk PPAT Yang Tidak Merangkap Sebagai Notaris
  35. Kepmen ATR/Kep. BPN No. 1208/KEP-17.3/VIII/2015 tentang Daerah Kerja PPAT
  36. PerKep.BPN No. 8 tahun 2012 tentang Perubahan  Permen ATR/Kep. BPN No. 3 tahun 1997 tentang PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  37. Per.Kep.PPATK No. Per-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan
  38. Per.Kep.PPATK No. Per-02/1.02/PPATK/02/2015 tentang Kategori Pengguna Jasa Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
  39. Per.Kep.PPATK No. 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi  Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi
  40. Perubahan Kode Etik Notaris, Banten, 29-30 Mei 2015
  41. Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan Jabatan Notaris – PPAT Dengan Elektronik Digital dan On Line 
  42. Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan Jabatan Notaris – PPAT Dengan Elektronik Digital dan On Line, Konsep gagasan Ide Pemikiran Praktisi  Notaris – PPAT