Semoga Allah swt melimpahkan pahala yang tiada hentinya untuk nara sumber yang tulisan nya dicantumkan dalam Website ini  (dan dimohon keikhlasannya).
InsyaAllah bermanfaat bagi semua. Aamiin. 

Paparan dan tulisan dari berbagai nara sumber terkait Notaris, PPAT dan Pertanahan

  1. “Reforma Agraria dalam rangka mendukung Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan”, Dr. Andi Tenrisau, SH.M.Hum”, 21 September 2020.
  2. “Pembuatan Akta Notaris untuk masyarakat produktif dan aman COVID 19”, Dr. Habib Adjie, Diskusi Sahabat DIY – NIC, 19 September 2020
  3. Peran Serta masyarakat dalam Mitigasi COVID-19″, Diskusi Sahabat DIY – NIC 19 September 2020
  4. “Tentang COVID-19”, Nur Rahmi Ananda Divisi Pulmonologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKKMK UGM/RSUP dr Sardjito Yogyakarta, Diskusi Sahabat DIY – NIC, 19 September 2020 
  5. Kebijakan Negara dalam Penanganan COVID-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional” Febrio Nathan Kacabiru, 17 September 2020  
  6. “Akselerasi Kebangkitan Umkm Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional
    Di Masa Pandemi Covid-19“, Prof. Dr. Hj. Rina Indiastuti, S.E., M.SIE, 17 September 2020  
  7. “Tata cara Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas”, Dr. Ria Trisnomurti, SH, MH, 11 September 2020
  8. “Peran dan Fungsi Notaris/PPAT di Tengah kebijakan OMNIBUS LAW”, I Made pria Dharsana, 02 September 2020
  9. “Pengenalan Profesi Notaris dan Perkembangannya di Era Industri 4.0”, Dr. Ranti Fauza Mayana, SH, 02 September 2020
  10. Akad-akad Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, Prof. Jaih Mobarok, 27 Agustus 2020 
  11. Jaminan dalam Akad-akad Syariah, Dr. Erni Kencanawati, SH. MH, 27 Agustus 2020
  12. “Penjualan Barang melalui Lelang Negara di Indonesia”, Priyatno, SH, MH, 08 Agustus 2020
  13. Contoh akta CV expired dan Akta Perubahan
  14. Contoh akta Lembaga – Persekutuan
  15. Contoh akta Perkumpulan
  16. Contoh akta Rapat Gabungan Yayasan
  17. Contoh akta Rapat Pembina yang lupa dilaporkan
  18. Contoh Akta Yayasan Pasal 15 A dan 37 A 
  19. Tanggungjawab Pidana Pejabat TUN dalam mengambil keputusan dan/atau Tindakan Administrasi, Prof Denny Indrayana, S.H.,. LL.M., Ph.D., 21 Juli 2020
  20. Persinggungan Tindak Administratif, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. 21 Juli 2020
  21. Layanan Hak Tanggungan Elektronik dan Standar Pelayanan ATR/BPN di Era tatanan Normal Baru. Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat
  22. “Akta PJB dan Permasalahannya dalam Praktek”, Pengda Kab. Serang INI – IPPAT, via Zoom, 30 April 2020
  23. “Hak Tanggungan dalam praktek”, Pengda Kab. Serang INI – IPPAT, via Zoom, 30 April 2020
  24. “Force Majuer kaitan dengan Kepres No. 20 tahun 2020 dalam hubungan Hukum Keperdataan“, Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum., Diskusi INCvia Zoom, Rabu 29 April 2020
  25. “Force Majuer dalam Kepres No. 12 th. 2020 dan Dampak Hukumnya bagi pelaku usaha”, Dr. Burhan Sidabariba, SH., MH,  Diskusi INCvia Zoom, Rabu 29 April 2020
  26. “Pandemi Covid-19 : Implikasi Kepres No. 12 thn. 2020 bagi Perikatan, mempersoalkan Force Majeur”, Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS, Diskusi INCvia Zoom, Rabu 29 April 2020
  27. “Kepres No. 12 tahun 2020 , dampaknya terhadap dunia usaha di Indonesia”, Dr. Azhari Yahya, SH., MCL, MA, Diskusi INCvia Zoom, Rabu 29 April 2020
  28. Penerapan Status Bencana nasional Akibat COVID-19, Apakah Force Majeur? Dr. Ghansham Anand, SH,  M.Kn, Diskusi INCvia Zoom, Rabu 22 April 2020
  29. “PSBB Dalam Perpektif Menjalankan Jabatan Notaris – PPAT dan Relaksasi Perpajakan NOTARIS Masa PSBB (Mitigasi dan Antisipasi), Diskusi INCvia Zoom, Rabu 22 April 2020
  30. STOP COVID-19, Ahmad Rami (Dirjen PPI KOMINFO RI), Webinar  via Zoom, 21 April 2020
  31. Peran Telekomunikasi mengatasi  COVID-19, DR. Ir Agung Harsoyo MSc M.Eng., Webinar via Zoom, 21 April 2020 
  32. Technology Adaption to Flattening The Curve of COVID-19, Dr. Faizal R. Djoemadi, M.Sc., Webinar via Zoom, 21 April 2020
  33. Aspek Hukum Pemanfaatan TIK dalam memutus Mata Rantai Penularan COVId-19, Indra Maulana, SH, LLM, Webinar via Zoom, 21 April 2020
  34. Bencana Nasional COVID 19 sebagai  alasan Force Majeur terkait eksistensi dan pelaksanaan Kontrak Bisnis, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,M.S., Semnas via Zoom, 17 April 2020 
  35. Force Majeur dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, Prof. Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Semnas via Zoom, 17 April 2020
  36. Pengaturan Keadaan Memaksa/Force Majeur/Overmacht dalam KUH Perdata, Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, Semnas via Zoom, 17 April 2020
  37. Force Majeur dan kepailitan, Prof. Dr. Sumarni, SH., M.Hum., Semnas via Zoom, 17 April 2020
  38. Fungsi Klausula Force Majeur dalam Hukum Kontrak antara Teori dan Praktek, Prof. Dr. Ir. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb., Semnas via Zoom, 17 April 2020
  39. Filosofi Pengaturan Force Majeur dalam Hukum Perikatan, Prof.Dr. Moch. Isnaeni, M.Si., Semnas via Zoom, 17 April 2020
  40. Mencermati dan memahami kembali akan tanggung jawab Notaris (Perdata dan Pidana), M. Taufiq, diskusi via Zoom, Diskusi INC, 15 April 2020
  41. Penerapan ITE bagi Notaris dan Akta Notaris dalam kondisi COVID-19, Aulia Taufani, SH, Diskusi INCvia Zoom, Rabu 11 April 2020
  42. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta, PP INI, 5 Maret 2020
  43. Bahasa Indonesia dalam akta Kuasa Jual Beli, Tim Penyuluh dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 5 Maret 2020
  44. Bahasa Indonesia dalam akta perjanjian dan pendirian PT, Tim Penyuluh dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 5 Maret 2020
  45. Peran Kepala Kantor  Wilayah sebagai Pengawas dan Pembina Notaris, Drs. Liberti Sitinjak, MM, M.Si, 26 Februari 2020
  46. Reposisi akta notaris dalam era Digital dan perkembangan hukum melalui putusan MK dan Yurisprudensi, Udin Nasrudin,  25 Februari 2020
  47. Petunjuk teknis pelaksanaan kewajiban pelaporan dan protokol Notaris, Dr. Pieter Latumeten, SH, MH, 25 Februari 2020
  48. Standar pelaksnaan jabatan Notaris dan perkembangan kasus pidana di bidang kenotariatan, Dr. Pieter Latumeten, SH, MH, 25 Februari 2020
  49. Pembinaan dalam menjalankan jabatan Notaris secara aman, profesional dan berintegritas, Dr. Pieter Latumeten, SH, MH, 25 Februari 2020
  50. Peranan Notaris dalam membantu fungsi, tugas dan kewenangan LPS pada saat pelaksanaan Resolusi Bank, Ary Zulfikar, Dir. Eksekutif Hukum LPS, Maret 2020
  51. Kelembagaan Koperasi (Materi Advokasi Pra Koperasi), Sri Rusyani Ekasari, SE, M.Pd, 25 Februari 2020 
  52. Badan Hukum/badan Usaha masalah dan solusi praktis serta penerapannya ke dalam akta notaris, Habib Adjie,  30 Januari 2020
  53. Pendirian Badan Hukum dan permasalahannya, DR. Erny Kencanawati, SH, MH, 30 Januari 2020
  54. Materi Kongres ke-29 Notaris Dunia (International Union of Notaries/UINL)
  55. Privatisasi Aset Negara dalam perspektif Hukum Pertanahan dalam rangka perpindahan Ibukota, I Made Dharsana, Sri Widyawati, Jakarta 14 Oktober 2019
  56. Panduan Mitra Kerja PPAT
  57. Privatisasi Aset Negara dalam perspektif Hukum Pertanahan dalam rangka perpindahan Ibukota, I Made Dharsana, Sri Widyawati, Jakarta 14 Oktober 2019
  58. Privatisasi Aset Negara dalam perspektif Hukum Pidana, Eddy O.S. Hiariej, Jakarta 14 Oktober 2019
  59. Buku Panduan E-Court, Mahkamah Agung RI
  60. Tutorial membuat APHT
  61. Seminar Nasional “Disrupsi Digital dan Jabatan Notaris/PPAT, Peluang – Tantangan, Bandung, 10 Oktober 2019
  62. Pembinaan dan Pengawasan PPAT 
  63. Kumpulan Peraturan PPAT (123)
  64. Seputar Rancangan Undang-Undang Pertanahan, dalam Focus Group Discussion, Yogyakarta, 21 Februari 2019
  65. Pembinaan PPAT, Kantah/BPN Kota Bandung, 22 November 2018
  66. Implementasi Teknologi Informasi Menuju Layanan Pertanahan Elektronik dan PTP Izin Lokasi Via OSS, Pusdatin dan LP2B Kementerian ATR/BPN, 22 November 2018
  67. OSS FGD ATR/BPN – OSS Kemenko, Pusdatin dan LP2B  Kementerian ATR/BPN, 22 November 2018
  68. Peraturan Menteri PUPR No. 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun  
  69. Akad Murabahah
  70. Akad Musyarokah
  71. Akad Mudharabah
  72. Analisa Hukum Syariat terhadap Surat Perjanjian Akad Murabahah
  73. Analisa Hukum Syariat terhadap Surat Perjanjian Akad Musyarakah
  74. Analisa Hukum Syariat terhadap Surat Perjanjian Akad  Mudharabah
  75. Analisa Hukum Syariat terhadap Surat Perjanjian Akad IMBT
  76. Analisa Hukum Syariat terhadap Akad Pembiayaan MMQ
  77. Fatwa No. 4, Akad Murabahah
  78. Aspek Syriah dan Tehnik Pembuatan Akta Syariah, Dr. M. Sudirman, SH, SH, Sp.N., M.Kn, Pra Kongres Yogyakarta, 19-20 Oktober 2018
  79. Presentasi Pendirian PT UMKM, Rita Diana Syarifah, SH, M.Kn dkk, Bidang Diklat PP INI
  80. Presentasi Pendirian PT UMKM RDM, Rita Diana Syarifah, SH, M.Kn dkk, Bidang Diklat PP INI
  81. Soal Latihan Sosialisasi dan Fasilitas pendirian Badan Hukum, PP INI, Palembang, 5-6 September 2018
  82. Lampiran 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  83. Lampiran 2 PP No. 24 tahun 2018 tentang OSS dan Lampiran HVS
  84. Permen Perdagangan No. 76 tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
  85. Permen PUPR No. 19 tahun 2018 tentang Penyelengaraan IMB Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan OSS
  86. Penarikan Data AHU On Line untuk PT
  87. 10 Penyimpangan dalam Pembagian Hk. Waris di Indonesia, Ahmad Sarwat, lC, MA, Penerbit Rumah Fiqih Publishing, Agustus 2018
  88. Panduan Aplikasi Loket PPAT, Pusdatin@atrbpn.go.id, Kementrian Agraria dan Tata Ruang /BPN, Oktober 2018
  89. Manual Book SABU untuk CV, FIRMA dan Persekutuan Perdata
  90. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), (Katalog 5 derajat) (Type 1)(Type 2) , (Per-katagori Kegiatan/Usaha) Badan Pusat Statistik RI, 17 Januari 2017
  91. Panduan Perbaikan Data Perseroan, Yayasan dan Perkumpulan, Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI
  92. Inovasi dalam Indikator Starting Business pada Program Ease of Doing di Lingkungan Dir.Jend. AHU Kementerian Hkm dan HAM, Dir.Jend. AHU Kementerian Hkm dan HAM, 15 Agustus 2018 
  93. Reformasi Kemudahan Berusaha, BKPM,15 Agustus 2018
  94. Pendaftaran Wajib Pajak Badan, Direktorat Jendral Pajak, 15 Agustus 2018
  95. Berbagai Konsep Perjanjian Kredit dan Pembiayaan Syariah, Irma Devita Purnamasari, SH, MKn, 15 Agustus 2018
  96. Penyelenggaraan Layanan Kewarganegaraan Melalui Sistem Aplikasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE), Delmawati, S.H., M.H., Direktorat Tata Negara, Kementerian Hkm dan HAM, 09 Agustus 2018 
  97. Praktek RUPS & pembuatan Akta RUPS dalam RUPS dengan Tele/Video Konferensi atau Media Elektronik lain, M.J. Widijatmoko, 09 Agustus 2018 
  98. Sosialisasi (1) PP No. 24 Thn 2018, dan Bimpbingan Teknis Online Single Submission dengan INI, Eles Setiadi, Staf Ahli Kemenko Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 08 Agustus 2018
  99. Sosialisasi (2) PP No. 24 Thn 2018, dan Bimpbingan Teknis Online Single Submission dengan INI, Eles Setiadi, Staf Ahli Kemenko Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 08 Agustus 2018
  100. Kemitraan Strategis dan Sinergis Kementerian ATR/BPN dan PPAT dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di bidnag Pertanahan, Erna M. Mochtar, S.H., M.Si, Kementerian ATR /BPN, Mei 2018
  101. Daftar Notaris Penerima Magang, Pengwil Jawa Barat INI, 23 April 2018
  102. Pemberian Jaminan secara Paripasu, Irma Devita Purnamasari, SH, MKn, 21 Agustus 2017
  103. Tanggapan OJK Tentang UU No. 1 Tahun 2017, Departemen Hukum OJK, 10 Juli 2017
  104. Besok Badan Hukum bisa membuat NPWP melalui Notaris, 02 Juli 2018
  105. Wasiat secara Online, Anisa Siti Mukarromah, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hkm dan HAM, 02 Mei 2017
  106. “Problematika Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum dengan Perkara di Lingkungan Peradilan lainnya”, Mohammad Saleh, 12 Desember 2015
  107. Pembinaan PPAT Jawa Barat 2016 (Seksi PPP)
  108. Pembinaan PPAT Jawa Barat 2016
  109. Perubahan AD INI, Kongres Luar Biasa INI , Banten 29 Mei 2015
  110. Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Wakaf, Kementerian Agama, 2012
  111. Himpunan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan  Putusan M.K. (sampai dengan tahun 2014), Deden Riki Hayatul Firman dkk.
  112. Tentang OSS (Online Single Submission)
  113. Tentang Koperasi Online
  114. Tentang DPMPTSP Kota Bandung