Semoga Allah swt melimpahkan pahala yang tiada hentinya untuk nara sumber yang tulisan nya dicantumkan dalam Website ini  (dan dimohon keikhlasannya).
InsyaAllah bermanfaat bagi semua. Aamiin. 

Paparan dan tulisan dari berbagai nara sumber terkait Notaris, PPAT dan Pertanahan

  1. “Akta PJB dan Permasalahannya dalam Praktek”, Pengda Kab. Serang INI – IPPAT, via Zoom, 30 April 2020
  2. “Hak Tanggungan dalam praktek”, Pengda Kab. Serang INI – IPPAT, via Zoom, 30 April 2020
  3. “Force Majuer kaitan dengan Kepres No. 20 tahun 2020 dalam hubungan Hukum Keperdataan“, Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum., Diskusi INCvia Zoom, Rabu 29 April 2020
  4. “Force Majuer dalam Kepres No. 12 th. 2020 dan Dampak Hukumnya bagi pelaku usaha”, Dr. Burhan Sidabariba, SH., MH,  Diskusi INCvia Zoom, Rabu 29 April 2020
  5. “Pandemi Covid-19 : Implikasi Kepres No. 12 thn. 2020 bagi Perikatan, mempersoalkan Force Majeur”, Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS, Diskusi INCvia Zoom, Rabu 29 April 2020
  6. “Kepres No. 12 tahun 2020 , dampaknya terhadap dunia usaha di Indonesia”, Dr. Azhari Yahya, SH., MCL, MA, Diskusi INCvia Zoom, Rabu 29 April 2020
  7. Penerapan Status Bencana nasional Akibat COVID-19, Apakah Force Majeur? Dr. Ghansham Anand, SH,  M.Kn, Diskusi INCvia Zoom, Rabu 22 April 2020
  8. “PSBB Dalam Perpektif Menjalankan Jabatan Notaris – PPAT dan Relaksasi Perpajakan NOTARIS Masa PSBB (Mitigasi dan Antisipasi), Diskusi INCvia Zoom, Rabu 22 April 2020
  9. STOP COVID-19, Ahmad Rami (Dirjen PPI KOMINFO RI), Webinar  via Zoom, 21 April 2020
  10. Peran Telekomunikasi mengatasi  COVID-19, DR. Ir Agung Harsoyo MSc M.Eng., Webinar via Zoom, 21 April 2020 
  11. Technology Adaption to Flattening The Curve of COVID-19, Dr. Faizal R. Djoemadi, M.Sc., Webinar via Zoom, 21 April 2020
  12. Aspek Hukum Pemanfaatan TIK dalam memutus Mata Rantai Penularan COVId-19, Indra Maulana, SH, LLM, Webinar via Zoom, 21 April 2020
  13. Bencana Nasional COVID 19 sebagai  alasan Force Majeur terkait eksistensi dan pelaksanaan Kontrak Bisnis, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,M.S., Semnas via Zoom, 17 April 2020 
  14. Force Majeur dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, Prof. Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Semnas via Zoom, 17 April 2020
  15. Pengaturan Keadaan Memaksa/Force Majeur/Overmacht dalam KUH Perdata, Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, Semnas via Zoom, 17 April 2020
  16. Force Majeur dan kepailitan, Prof. Dr. Sumarni, SH., M.Hum., Semnas via Zoom, 17 April 2020
  17. Fungsi Klausula Force Majeur dalam Hukum Kontrak antara Teori dan Praktek, Prof. Dr. Ir. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb., Semnas via Zoom, 17 April 2020
  18. Filosofi Pengaturan Force Majeur dalam Hukum Perikatan, Prof.Dr. Moch. Isnaeni, M.Si., Semnas via Zoom, 17 April 2020
  19. Mencermati dan memahami kembali akan tanggung jawab Notaris (Perdata dan Pidana), M. Taufiq, diskusi via Zoom, Diskusi INC, 15 April 2020
  20. Penerapan ITE bagi Notaris dan Akta Notaris dalam kondisi COVID-19, Aulia Taufani, SH, Diskusi INCvia Zoom, Rabu 11 April 2020
  21. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta, PP INI, 5 Maret 2020
  22. Bahasa Indonesia dalam akta Kuasa Jual Beli, Tim Penyuluh dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 5 Maret 2020
  23. Bahasa Indonesia dalam akta perjanjian dan pendirian PT, Tim Penyuluh dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 5 Maret 2020
  24. Peran Kepala Kantor  Wilayah sebagai Pengawas dan Pembina Notaris, Drs. Liberti Sitinjak, MM, M.Si, 26 Februari 2020
  25. Reposisi akta notaris dalam era Digital dan perkembangan hukum melalui putusan MK dan Yurisprudensi, Udin Nasrudin,  25 Februari 2020
  26. Petunjuk teknis pelaksanaan kewajiban pelaporan dan protokol Notaris, Dr. Pieter Latumeten, SH, MH, 25 Februari 2020
  27. Standar pelaksnaan jabatan Notaris dan perkembangan kasus pidana di bidang kenotariatan, Dr. Pieter Latumeten, SH, MH, 25 Februari 2020
  28. Pembinaan dalam menjalankan jabatan Notaris secara aman, profesional dan berintegritas, Dr. Pieter Latumeten, SH, MH, 25 Februari 2020
  29. Peranan Notaris dalam membantu fungsi, tugas dan kewenangan LPS pada saat pelaksanaan Resolusi Bank, Ary Zulfikar, Dir. Eksekutif Hukum LPS, Maret 2020
  30. Kelembagaan Koperasi (Materi Advokasi Pra Koperasi), Sri Rusyani Ekasari, SE, M.Pd, 25 Februari 2020 
  31. Badan Hukum/badan Usaha masalah dan solusi praktis serta penerapannya ke dalam akta notaris, Habib Adjie,  30 Januari 2020
  32. Pendirian Badan Hukum dan permasalahannya, DR. Erny Kencanawati, SH, MH, 30 Januari 2020
  33. Materi Kongres ke-29 Notaris Dunia (International Union of Notaries/UINL)
  34. Privatisasi Aset Negara dalam perspektif Hukum Pertanahan dalam rangka perpindahan Ibukota, I Made Dharsana, Sri Widyawati, Jakarta 14 Oktober 2019
  35. Panduan Mitra Kerja PPAT
  36. Privatisasi Aset Negara dalam perspektif Hukum Pertanahan dalam rangka perpindahan Ibukota, I Made Dharsana, Sri Widyawati, Jakarta 14 Oktober 2019
  37. Privatisasi Aset Negara dalam perspektif Hukum Pidana, Eddy O.S. Hiariej, Jakarta 14 Oktober 2019
  38. Buku Panduan E-Court, Mahkamah Agung RI
  39. Tutorial membuat APHT
  40. Seminar Nasional “Disrupsi Digital dan Jabatan Notaris/PPAT, Peluang – Tantangan, Bandung, 10 Oktober 2019
  41. Pembinaan dan Pengawasan PPAT 
  42. Kumpulan Peraturan PPAT (123)
  43. Seputar Rancangan Undang-Undang Pertanahan, dalam Focus Group Discussion, Yogyakarta, 21 Februari 2019
  44. Pembinaan PPAT, Kantah/BPN Kota Bandung, 22 November 2018
  45. Implementasi Teknologi Informasi Menuju Layanan Pertanahan Elektronik dan PTP Izin Lokasi Via OSS, Pusdatin dan LP2B Kementerian ATR/BPN, 22 November 2018
  46. OSS FGD ATR/BPN – OSS Kemenko, Pusdatin dan LP2B  Kementerian ATR/BPN, 22 November 2018
  47. Peraturan Menteri PUPR No. 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun  
  48. Akad Murabahah
  49. Akad Musyarokah
  50. Akad Mudharabah
  51. Analisa Hukum Syariat terhadap Surat Perjanjian Akad Murabahah
  52. Analisa Hukum Syariat terhadap Surat Perjanjian Akad Musyarakah
  53. Analisa Hukum Syariat terhadap Surat Perjanjian Akad  Mudharabah
  54. Analisa Hukum Syariat terhadap Surat Perjanjian Akad IMBT
  55. Analisa Hukum Syariat terhadap Akad Pembiayaan MMQ
  56. Fatwa No. 4, Akad Murabahah
  57. Aspek Syriah dan Tehnik Pembuatan Akta Syariah, Dr. M. Sudirman, SH, SH, Sp.N., M.Kn, Pra Kongres Yogyakarta, 19-20 Oktober 2018
  58. Presentasi Pendirian PT UMKM, Rita Diana Syarifah, SH, M.Kn dkk, Bidang Diklat PP INI
  59. Presentasi Pendirian PT UMKM RDM, Rita Diana Syarifah, SH, M.Kn dkk, Bidang Diklat PP INI
  60. Soal Latihan Sosialisasi dan Fasilitas pendirian Badan Hukum, PP INI, Palembang, 5-6 September 2018
  61. Lampiran 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  62. Lampiran 2 PP No. 24 tahun 2018 tentang OSS dan Lampiran HVS
  63. Permen Perdagangan No. 76 tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
  64. Permen PUPR No. 19 tahun 2018 tentang Penyelengaraan IMB Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan OSS
  65. Penarikan Data AHU On Line untuk PT
  66. 10 Penyimpangan dalam Pembagian Hk. Waris di Indonesia, Ahmad Sarwat, lC, MA, Penerbit Rumah Fiqih Publishing, Agustus 2018
  67. Panduan Aplikasi Loket PPAT, Pusdatin@atrbpn.go.id, Kementrian Agraria dan Tata Ruang /BPN, Oktober 2018
  68. Manual Book SABU untuk CV, FIRMA dan Persekutuan Perdata
  69. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), (Katalog 5 derajat) (Type 1)(Type 2) , (Per-katagori Kegiatan/Usaha) Badan Pusat Statistik RI, 17 Januari 2017
  70. Panduan Perbaikan Data Perseroan, Yayasan dan Perkumpulan, Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI
  71. Inovasi dalam Indikator Starting Business pada Program Ease of Doing di Lingkungan Dir.Jend. AHU Kementerian Hkm dan HAM, Dir.Jend. AHU Kementerian Hkm dan HAM, 15 Agustus 2018 
  72. Reformasi Kemudahan Berusaha, BKPM,15 Agustus 2018
  73. Pendaftaran Wajib Pajak Badan, Direktorat Jendral Pajak, 15 Agustus 2018
  74. Berbagai Konsep Perjanjian Kredit dan Pembiayaan Syariah, Irma Devita Purnamasari, SH, MKn, 15 Agustus 2018
  75. Penyelenggaraan Layanan Kewarganegaraan Melalui Sistem Aplikasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE), Delmawati, S.H., M.H., Direktorat Tata Negara, Kementerian Hkm dan HAM, 09 Agustus 2018 
  76. Praktek RUPS & pembuatan Akta RUPS dalam RUPS dengan Tele/Video Konferensi atau Media Elektronik lain, M.J. Widijatmoko, 09 Agustus 2018 
  77. Sosialisasi (1) PP No. 24 Thn 2018, dan Bimpbingan Teknis Online Single Submission dengan INI, Eles Setiadi, Staf Ahli Kemenko Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 08 Agustus 2018
  78. Sosialisasi (2) PP No. 24 Thn 2018, dan Bimpbingan Teknis Online Single Submission dengan INI, Eles Setiadi, Staf Ahli Kemenko Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 08 Agustus 2018
  79. Kemitraan Strategis dan Sinergis Kementerian ATR/BPN dan PPAT dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di bidnag Pertanahan, Erna M. Mochtar, S.H., M.Si, Kementerian ATR /BPN, Mei 2018
  80. Daftar Notaris Penerima Magang, Pengwil Jawa Barat INI, 23 April 2018
  81. Pemberian Jaminan secara Paripasu, Irma Devita Purnamasari, SH, MKn, 21 Agustus 2017
  82. Tanggapan OJK Tentang UU No. 1 Tahun 2017, Departemen Hukum OJK, 10 Juli 2017
  83. Besok Badan Hukum bisa membuat NPWP melalui Notaris, 02 Juli 2018
  84. Wasiat secara Online, Anisa Siti Mukarromah, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hkm dan HAM, 02 Mei 2017
  85. Pembinaan PPAT Jawa Barat 2016 (Seksi PPP)
  86. Pembinaan PPAT Jawa Barat 2016
  87. Perubahan AD INI, Kongres Luar Biasa INI , Banten 29 Mei 2015
  88. Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Wakaf, Kementerian Agama, 2012
  89. Himpunan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan  Putusan M.K. (sampai dengan tahun 2014), Deden Riki Hayatul Firman dkk.
  90. Tentang OSS (Online Single Submission)
  91. Tentang Koperasi Online
  92. Tentang DPMPTSP Kota Bandung