Semoga Allah swt melimpahkan pahala yang tiada hentinya untuk Nara Sumber yang tulisannya dicantumkan dalam Website ini  (dan dimohon keikhlasannya).
InsyaAllah bermanfaat bagi semua. Aamiin.
Disusun berdasarkan tanggal disajikan.

Paparan dan tulisan dari berbagai nara sumber terkait Notaris, PPAT dan Pertanahan

  1. Inbreng dan Ruislag dalam rangka Restrukrurisasi Perusahaan”, Alwesius, S.H., M.Kn.,  08 April 2021
  2. “Inbreng dalam PT”, Aulia Taufani, S.H., 08 April 2021
  3. “Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan”
  4. “Unifikasi Keterangan Waris”, Dr. Habib Adjie, SH, INC – IPC, 27 Maret 2021
  5. “Pewarisan Berdasarkan Akta Notaris dalam Pelayanan Pertanahan”, Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si., 27 Maret 2021
  6. “Pruralisme Pewarisan dan Penegakan Eksistensi Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Berdasarkan UUJN”, Alwesius, S.H., M.Kn., 27 Maret 2021
  7. “Eksistensi Kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat/Akta Ahli Waris Pasca diundangakannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP“, Dulyono, S.H., M.H., 27 Maret 2021
  8. “Sistem Peralihan Kepemilikan berupa Tanah menurut Kompilasi Hukum Islam”, Drs. H. Cece Rukmana Ibrahim, SH, MH. 18 Februari 2021
  9. “Pendaftaran Hak atas Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah karena Pewarisan”, DINDIN SARIPUDIN, SH, MH.,18 Februari 2021
  10. “SOP Prosedur Pencatatan Surat Keterangan Ahli Waris di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung”, Drs. HENDRAWAN SETIA WIWAHA, MAP., 18 Februari 2021 
  11. PT UMKM, Omnibus Law dan Probalematikanya dalam praktik”, Prof. dr. Tarsius Murwadji, SH, MH., 05 Februari 2021 
  12. “Problemarika Hukum dalam Praktek terkait Ketentuan PT UMK dalam UU Cipta Kerja”, Aulia Taufani, 05 Februari 2021 
  13. “Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai pendiri/pemegang saham dalam PT“, Dr. Habib Adjie, 05 Februari 2021 
  14. Urgensi Pelaporan Wasiat sebagai Sumber Penerbitan Surat Keterangan Wasiat (SKW) Pada Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Landasan Pembuatan Surat Keterangan Hak (SKHW) Oleh Balai Harta Peninggalan dan Notaris”, Yennita Dewi, SH., MH, Kasi Daftar Pusat Wasiat, Dirjen AHU, 05 Januari 2021.
  15. “Pembuatan Akta Notaris untuk Masyarakat Produktif dan Aman Covid – 19”, Dr. Habib Adjie, SH, M. Hum. Desember 2020
  16. “Peran Notaris dalam E-RUPS”, DR. Udin Nasrudin, SH., M.Hum, Sp. N. 16 Desember 2020
  17. “Peranan Notaris dalam Penyelenggaraan E-RUPS terkait Cyber Notary”, Ikhsan Lubis, SH., Sp. N, 16 Desember 2020
  18. “Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS – MUI)”, DR. H. Ahmad Djauhari, SH. MH., 12 Desember 2020
  19. “Kedudukan Fatwa DSN diantara LKS dan Regulator Keuangan Syariah”, Ikhwan A. Basri, DSN – MUI, 12 Desember 2020
  20. “Urgensi Peranan Lembaga Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa di LKS Bank dan Non Perbankan”, DR. Drs. H. Ahmad Suadi, SH., M. Hum., M.M., Ketua Kamar Agama MA RI, 12 Desember 2020
  21. “Peran Strategis Badan Arbitrase Syariah Internasional Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Berbasis Syariah”, Prof. DR. H.R. Benny Riyanto, SH., M.Hum., CN, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, 12 Desember 2020 
  22. “Sosialisasi Kebijakan Tata Ruang”, Kementerian ATR/BPN, 10 Desember 2020
  23. “Rancangan PP Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Kementerian ATR/BPN, 10 Desember 2020  
  24. “Rancangan PP Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar”, Kementerian ATR/BPN, 10 Desember 2020 
  25. “Sosialisasi Rancangan PP Tentang Bank Tanah”, Kementerian ATR/BPN, 10 Desember 2020  
  26. “Serap Aspirasi Rancangan PP Turunan UU Cipta Kerja”, Deputi Bidang Koordinasi Pengemba ngan Wilayah dan Tata Ruang”, 10 Desember 2020
  27. “Bank tanah di masa depan”, Himawan Arief Sugoto, PLT Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, 03 November 2020
  28. “Persetujuan dan Kuasa Jual/Penjaminan Terhadap Harta Bersama: Tindakan Hukum Terhadap Harta Bersama”, Dr. Habib Adjie, SH, M. Hum. Desember 2020
  29. “Aspek Yuridis Alas dasar (Groundrechten) Penguasaan Hak Atas tanah di seluruh Indonesia”, Dr. Ing R. Sodikin Arifin, SH, CN, MH, M.Kn, Tenaga Ahli Mentrei ATR/ka.BPN, Bidang Hukum dan Litigasi, 03 November 2020
  30. “Problematika Waarmerking, Legalisasi dan Solusinya”, Dr. I Made Pria Dharsana, 17 Oktober 2020
  31. “Kepemilikan Property untuk WNA“, Kantor Pertanahan Kab. Bekasi, Webinar via Zoom, 15 Oktober 2020
  32. “Kepemilikan Property untuk WNA”, Dr. Fennieka Kristianto, Webinar via Zoom, 15 Oktober 2020
  33. “Sistem Hak Tanggungan secara Elektronik”, Dr. Fennieka Kristianto, Webinar via Zoom, 15 Oktober 2020
  34. “Layanan Elektronik dan Kepemilikan Property untuk WNA”, Kantor Pertanahan Kab. Bekasi, Webinar via Zoom, 15 Oktober 2020
  35. “Tanda Tangan Elektronik”, Kantor Pertanahan Kab. Bekasi, Webinar via Zoom, 15 Oktober 2020
  36. “Legalitas tandatangan Elektronik”, Dr. Fennieka Kristianto, Webinar via Zoom, 15 Oktober 2020
  37. “Hibah, Wasiat dan kewarisan dalam perspektif Hukum Adat”, Dr. M. Sudirman, SH., MH., Sp.N., M.Kn., ME. Webinar via Zoom, 15 Oktober 2020
  38. “Hibah, Wasiat dan kewarisan dalam perspektif Hukum Islam”, Dr. M. Sudirman, SH., MH., Sp.N., M.Kn., ME. Webinar via Zoom, 15 Oktober 2020
  39. “Problematika dan Solusi terpilih : Hukum Waris dalam implementasi Pelaksanaan Tugas Jabaran Notaris/PPAT”, Dr. Habib Adjie, Webinar via Zoom, 15 Oktober 2020
  40. “Hukum Waris Perdata Barat dan Wasiat”, Dr. UDIN NASRUDIN, SH., M.HUM., Sp. N., Webinar via Zoom, 15 Oktober 2020
  41. “Antisipasi timbulnya Persoalan Hukum dalam Pembuatan Akta Notaris/PPAT”, Dr. I Made Pria Dharsana, 14 Oktober 2020
  42. “Hukum Waris dan PT”, Winanto Wiryomartani, SH, M.Hum, Webinar Pengda Kota Pontianak, Kalimantar Barat, 03 Oktober 2020
  43. “Permasalahan Hukum Waris dalam Praktek Kenotariatan”, Ready Susanto Bong, SH
  44. “Protokol Notaris”, Dr. Winanto Wiryomartani, SH, M.Hum. Webinar Pengda Kota Tangerang INI, 01 Oktober 2020 
  45. “Reforma Agraria dalam rangka mendukung Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan”, Dr. Andi Tenrisau, SH.M.Hum”, 21 September 2020.
  46. “Pembuatan Akta Notaris untuk masyarakat produktif dan aman COVID 19”, Dr. Habib Adjie, Diskusi Sahabat DIY – NIC, 19 September 2020
  47. Peran Serta masyarakat dalam Mitigasi COVID-19″, Diskusi Sahabat DIY – NIC 19 September 2020
  48. “Tentang COVID-19”, Nur Rahmi Ananda Divisi Pulmonologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKKMK UGM/RSUP dr Sardjito Yogyakarta, Diskusi Sahabat DIY – NIC, 19 September 2020 
  49. Kebijakan Negara dalam Penanganan COVID-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional” Febrio Nathan Kacabiru, 17 September 2020  
  50. “Akselerasi Kebangkitan Umkm Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional
    Di Masa Pandemi Covid-19“, Prof. Dr. Hj. Rina Indiastuti, S.E., M.SIE, 17 September 2020  
  51. “Tata cara Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas”, Dr. Ria Trisnomurti, SH, MH, 11 September 2020
  52. “Peran dan Fungsi Notaris/PPAT di Tengah kebijakan OMNIBUS LAW”, I Made pria Dharsana, 02 September 2020
  53. “Pengenalan Profesi Notaris dan Perkembangannya di Era Industri 4.0”, Dr. Ranti Fauza Mayana, SH, 02 September 2020
  54. Akad-akad Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, Prof. Jaih Mobarok, 27 Agustus 2020 
  55. Jaminan dalam Akad-akad Syariah, Dr. Erni Kencanawati, SH. MH, 27 Agustus 2020
  56. “Penjualan Barang melalui Lelang Negara di Indonesia”, Priyatno, SH, MH, 08 Agustus 2020
  57. Contoh akta CV expired dan Akta Perubahan
  58. Contoh akta Lembaga – Persekutuan
  59. Contoh akta Perkumpulan
  60. Contoh akta Rapat Gabungan Yayasan
  61. Contoh akta Rapat Pembina yang lupa dilaporkan
  62. Contoh Akta Yayasan Pasal 15 A dan 37 A 
  63. “Tanggungjawab Pidana Pejabat TUN dalam mengambil keputusan dan/atau Tindakan Administrasi”, Prof Denny Indrayana, S.H.,. LL.M., Ph.D., 21 Juli 2020
  64. “Persinggungan Tindak Administratif, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. 21 Juli 2020
  65. “Layanan Hak Tanggungan Elektronik dan Standar Pelayanan ATR/BPN di Era tatanan Normal Baru”. Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat
  66. “Akta PJB dan Permasalahannya dalam Praktek”, Pengda Kab. Serang INI – IPPAT, via Zoom, 30 April 2020
  67. “Hak Tanggungan dalam praktek”, Pengda Kab. Serang INI – IPPAT, via Zoom, 30 April 2020
  68. “Force Majuer kaitan dengan Kepres No. 20 tahun 2020 dalam hubungan Hukum Keperdataan“, Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum., Diskusi INCvia Zoom, Rabu 29 April 2020
  69. “Force Majuer dalam Kepres No. 12 th. 2020 dan Dampak Hukumnya bagi pelaku usaha”, Dr. Burhan Sidabariba, SH., MH,  Diskusi INCvia Zoom, Rabu 29 April 2020
  70. “Pandemi Covid-19 : Implikasi Kepres No. 12 thn. 2020 bagi Perikatan, mempersoalkan Force Majeur”, Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS, Diskusi INCvia Zoom, Rabu 29 April 2020
  71. “Kepres No. 12 tahun 2020 , dampaknya terhadap dunia usaha di Indonesia”, Dr. Azhari Yahya, SH., MCL, MA, Diskusi INCvia Zoom, Rabu 29 April 2020
  72. Penerapan Status Bencana nasional Akibat COVID-19, Apakah Force Majeur? Dr. Ghansham Anand, SH,  M.Kn, Diskusi INCvia Zoom, Rabu 22 April 2020
  73. “PSBB Dalam Perpektif Menjalankan Jabatan Notaris – PPAT dan Relaksasi Perpajakan NOTARIS Masa PSBB (Mitigasi dan Antisipasi), Diskusi INCvia Zoom, Rabu 22 April 2020
  74. “STOP COVID-19”:, Ahmad Rami (Dirjen PPI KOMINFO RI), Webinar  via Zoom, 21 April 2020
  75. “Peran Telekomunikasi mengatasi  COVID-19”, DR. Ir Agung Harsoyo MSc M.Eng., Webinar via Zoom, 21 April 2020 
  76. “Technology Adaption to Flattening The Curve of COVID-19”, Dr. Faizal R. Djoemadi, M.Sc., Webinar via Zoom, 21 April 2020
  77. “Aspek Hukum Pemanfaatan TIK dalam memutus Mata Rantai Penularan COVId-19”, Indra Maulana, SH, LLM, Webinar via Zoom, 21 April 2020
  78. “Bencana Nasional COVID 19 sebagai  alasan Force Majeur terkait eksistensi dan pelaksanaan Kontrak Bisnis”, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,M.S., Semnas via Zoom, 17 April 2020 
  79. “Force Majeur dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan“, Prof. Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Semnas via Zoom, 17 April 2020
  80. “Pengaturan Keadaan Memaksa/Force Majeur/Overmacht dalam KUH Perdata”, Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, Semnas via Zoom, 17 April 2020
  81. “Force Majeur dan kepailitan”, Prof. Dr. Sumarni, SH., M.Hum., Semnas via Zoom, 17 April 2020
  82. “Fungsi Klausula Force Majeur dalam Hukum Kontrak antara Teori dan Praktek”, Prof. Dr. Ir. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb., Semnas via Zoom, 17 April 2020
  83. “Filosofi Pengaturan Force Majeur dalam Hukum Perikatan”, Prof.Dr. Moch. Isnaeni, M.Si., Semnas via Zoom, 17 April 2020
  84. “Mencermati dan memahami kembali akan tanggung jawab Notaris (Perdata dan Pidana)”, M. Taufiq, diskusi via Zoom, Diskusi INC, 15 April 2020
  85. “Penerapan ITE bagi Notaris dan Akta Notaris dalam kondisi COVID-19”, Aulia Taufani, SH, Diskusi INCvia Zoom, Rabu 11 April 2020
  86. “Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta, PP INI, 5 Maret 2020
  87. “Bahasa Indonesia dalam akta Kuasa Jual Beli”, Tim Penyuluh dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 5 Maret 2020
  88. “Bahasa Indonesia dalam akta perjanjian dan pendirian PT”, Tim Penyuluh dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 5 Maret 2020
  89. Peran Kepala Kantor  Wilayah sebagai Pengawas dan Pembina Notaris, Drs. Liberti Sitinjak, MM, M.Si, 26 Februari 2020
  90. Reposisi akta notaris dalam era Digital dan perkembangan hukum melalui putusan MK dan Yurisprudensi, Udin Nasrudin,  25 Februari 2020
  91. Petunjuk teknis pelaksanaan kewajiban pelaporan dan protokol Notaris, Dr. Pieter Latumeten, SH, MH, 25 Februari 2020
  92. Standar pelaksnaan jabatan Notaris dan perkembangan kasus pidana di bidang kenotariatan, Dr. Pieter Latumeten, SH, MH, 25 Februari 2020
  93. Pembinaan dalam menjalankan jabatan Notaris secara aman, profesional dan berintegritas, Dr. Pieter Latumeten, SH, MH, 25 Februari 2020
  94. Peranan Notaris dalam membantu fungsi, tugas dan kewenangan LPS pada saat pelaksanaan Resolusi Bank, Ary Zulfikar, Dir. Eksekutif Hukum LPS, Maret 2020
  95. Kelembagaan Koperasi (Materi Advokasi Pra Koperasi), Sri Rusyani Ekasari, SE, M.Pd, 25 Februari 2020 
  96. Badan Hukum/badan Usaha masalah dan solusi praktis serta penerapannya ke dalam akta notaris, Dr. Habib Adjie, SH, M. Hum.,  30 Januari 2020
  97. Pendirian Badan Hukum dan permasalahannya, DR. Erny Kencanawati, SH, MH, 30 Januari 2020
  98. Materi Kongres ke-29 Notaris Dunia (International Union of Notaries/UINL)
  99. Privatisasi Aset Negara dalam perspektif Hukum Pertanahan dalam rangka perpindahan Ibukota, I Made Dharsana, Sri Widyawati, Jakarta 14 Oktober 2019
  100. Panduan Mitra Kerja PPAT
  101. Privatisasi Aset Negara dalam perspektif Hukum Pertanahan dalam rangka perpindahan Ibukota, I Made Dharsana, Sri Widyawati, Jakarta 14 Oktober 2019
  102. Privatisasi Aset Negara dalam perspektif Hukum Pidana, Eddy O.S. Hiariej, Jakarta 14 Oktober 2019
  103. Buku Panduan E-Court, Mahkamah Agung RI
  104. Tutorial membuat APHT
  105. Seminar Nasional “Disrupsi Digital dan Jabatan Notaris/PPAT, Peluang – Tantangan, Bandung, 10 Oktober 2019
  106. Pembinaan dan Pengawasan PPAT 
  107. Kumpulan Peraturan PPAT (123)
  108. Seputar Rancangan Undang-Undang Pertanahan, dalam Focus Group Discussion, Yogyakarta, 21 Februari 2019
  109. Pembinaan PPAT, Kantah/BPN Kota Bandung, 22 November 2018
  110. Implementasi Teknologi Informasi Menuju Layanan Pertanahan Elektronik dan PTP Izin Lokasi Via OSS, Pusdatin dan LP2B Kementerian ATR/BPN, 22 November 2018
  111. OSS FGD ATR/BPN – OSS Kemenko, Pusdatin dan LP2B  Kementerian ATR/BPN, 22 November 2018
  112. Peraturan Menteri PUPR No. 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun  
  113. Akad Murabahah
  114. Akad Musyarokah
  115. Akad Mudharabah
  116. Analisa Hukum Syariat terhadap Surat Perjanjian Akad Murabahah
  117. Analisa Hukum Syariat terhadap Surat Perjanjian Akad Musyarakah
  118. Analisa Hukum Syariat terhadap Surat Perjanjian Akad  Mudharabah
  119. Analisa Hukum Syariat terhadap Surat Perjanjian Akad IMBT
  120. Analisa Hukum Syariat terhadap Akad Pembiayaan MMQ
  121. Fatwa No. 4, Akad Murabahah
  122. Aspek Syriah dan Tehnik Pembuatan Akta Syariah, Dr. M. Sudirman, SH, SH, Sp.N., M.Kn, Pra Kongres Yogyakarta, 19-20 Oktober 2018
  123. Presentasi Pendirian PT UMKM, Rita Diana Syarifah, SH, M.Kn dkk, Bidang Diklat PP INI
  124. Presentasi Pendirian PT UMKM RDM, Rita Diana Syarifah, SH, M.Kn dkk, Bidang Diklat PP INI
  125. Soal Latihan Sosialisasi dan Fasilitas pendirian Badan Hukum, PP INI, Palembang, 5-6 September 2018
  126. Lampiran 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  127. Lampiran 2 PP No. 24 tahun 2018 tentang OSS dan Lampiran HVS
  128. Permen Perdagangan No. 76 tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
  129. Permen PUPR No. 19 tahun 2018 tentang Penyelengaraan IMB Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan OSS
  130. Penarikan Data AHU On Line untuk PT
  131. 10 Penyimpangan dalam Pembagian Hk. Waris di Indonesia, Ahmad Sarwat, lC, MA, Penerbit Rumah Fiqih Publishing, Agustus 2018
  132. Panduan Aplikasi Loket PPAT, Pusdatin@atrbpn.go.id, Kementrian Agraria dan Tata Ruang /BPN, Oktober 2018
  133. Manual Book SABU untuk CV, FIRMA dan Persekutuan Perdata
  134. “Urgensi Pelaporan Wasiat sebagai Sumber Informasi Pemberian Surat keterangan Wasiat” Daulat Pandapotan Silitonga, SH., M.Hum, Direktur Perdata Dirjen Perdata AHU, 23 Maret 2017
  135. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), (Katalog 5 derajat) (Type 1)(Type 2) , (Per-katagori Kegiatan/Usaha) Badan Pusat Statistik RI, 17 Januari 2017
  136. Panduan Perbaikan Data Perseroan, Yayasan dan Perkumpulan, Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI
  137. Inovasi dalam Indikator Starting Business pada Program Ease of Doing di Lingkungan Dir.Jend. AHU Kementerian Hkm dan HAM, Dir.Jend. AHU Kementerian Hkm dan HAM, 15 Agustus 2018 
  138. Reformasi Kemudahan Berusaha, BKPM,15 Agustus 2018
  139. Pendaftaran Wajib Pajak Badan, Direktorat Jendral Pajak, 15 Agustus 2018
  140. Berbagai Konsep Perjanjian Kredit dan Pembiayaan Syariah, Irma Devita Purnamasari, SH, MKn, 15 Agustus 2018
  141. Penyelenggaraan Layanan Kewarganegaraan Melalui Sistem Aplikasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE), Delmawati, S.H., M.H., Direktorat Tata Negara, Kementerian Hkm dan HAM, 09 Agustus 2018 
  142. Praktek RUPS & pembuatan Akta RUPS dalam RUPS dengan Tele/Video Konferensi atau Media Elektronik lain, M.J. Widijatmoko, 09 Agustus 2018 
  143. Sosialisasi (1) PP No. 24 Thn 2018, dan Bimpbingan Teknis Online Single Submission dengan INI, Eles Setiadi, Staf Ahli Kemenko Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 08 Agustus 2018
  144. Sosialisasi (2) PP No. 24 Thn 2018, dan Bimpbingan Teknis Online Single Submission dengan INI, Eles Setiadi, Staf Ahli Kemenko Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 08 Agustus 2018
  145. Kemitraan Strategis dan Sinergis Kementerian ATR/BPN dan PPAT dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di bidnag Pertanahan, Erna M. Mochtar, S.H., M.Si, Kementerian ATR /BPN, Mei 2018
  146. Daftar Notaris Penerima Magang, Pengwil Jawa Barat INI, 23 April 2018
  147. Pemberian Jaminan secara Paripasu, Irma Devita Purnamasari, SH, MKn, 21 Agustus 2017
  148. Tanggapan OJK Tentang UU No. 1 Tahun 2017, Departemen Hukum OJK, 10 Juli 2017
  149. Seputar Masalah Hukum pemberian Kuasa. DR. Pieter Latumeten, SH., MH
  150. Besok Badan Hukum bisa membuat NPWP melalui Notaris, 02 Juli 2018
  151. Wasiat secara Online, Anisa Siti Mukarromah, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hkm dan HAM, 02 Mei 2017
  152. “Problematika Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum dengan Perkara di Lingkungan Peradilan lainnya”, Mohammad Saleh, 12 Desember 2015
  153. Pembinaan PPAT Jawa Barat 2016 (Seksi PPP)
  154. Pembinaan PPAT Jawa Barat 2016
  155. Perubahan AD INI, Kongres Luar Biasa INI , Banten 29 Mei 2015
  156. Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Wakaf, Kementerian Agama, 2012
  157. Himpunan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan  Putusan M.K. (sampai dengan tahun 2014), Deden Riki Hayatul Firman dkk.
  158. Tentang OSS (Online Single Submission)
  159. Tentang Koperasi Online
  160. Tentang DPMPTSP Kota Bandung